ANALISIS KEBIJAKAN, PRIORITAS, DAN STAKEHOLDER PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS BUKTI (PBB) PADA SEKTOR KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA)

Disusun Oleh : Budi Eko Siswoyo, SKM 12/342463/PKU/13457

A. SIKLUS KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS BUKTI (PBB) PADA SEKTOR KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA)

Masalah

          Indonesia bukan hanya bervariasi dalam status sosial-ekonomi tetapi juga indikator kesehatan, termasuk bidang kesehatan ibu dan anak (KIA). Indikator nasional tahun 1990- proyeksi 2015 menunjukkan stagnasi angka kematian ibu dan angka kematian balita pada pelayanan rujukan (RS). Analisis equity juga menunjukkan kematian bayi baru lahir Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DPTK) memburuk pasca desentralisasi. Berdasarkan masalah tersebut maka pemetaan intervensi jadi salah satu solusi inovatif untuk mengurangi kematian ibu dan anak.

Akar Masalah

          Pemetaan intervensi menggunakan pendekatan continuum of care dari hulu ke hilir dan diukur dengan angka absolut. Masalah dari masyarakat sampai pada pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dikaji dengan rational model. Apabila dikaitkan pembiayaan, situasi sektor KIA : (1) kontribusi pembiayaan KIA melalui APBN semakin besar, (2) proporsi APBD untuk KIA tetap kecil di beberapa kabupaten/ kota, (3) peran kontribusi propinsi dalam KIA belum optimal dan (4) perencanaan dan penganggaran kesehatan di daerah belum banyak yang berbasis data lokal spesifik serta bukti ilmiah (evidence-based).

Opsi Kebijakan

          Pemetaan intervensi dalam menangani akar masalah tersebut terangkum dalam beberapa pilihan kebijakan, antara lain : (1) perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, (2) pelaksanaan sistem rujukan berbasis manual dan (3) penggunaan sistem komunikasi dan informatika

Kebijakan Terpilih

          Berdasarkan analisis prioritas kebijakan (terlampir) maka Perencanaan Berbasis Bukti (PBB) sektor KIA menjadi kebijakan terpilih untuk suatu perbaikan yang cukup cepat (scalling up). PBB fokus dengan pendekatan analisis hambatan (bottleneck) pada perencanaan dan penganggaran. Sebagai bagian dari pemetaan intervensi, maka PBB bukan dengan menekankan intervensi kegiatan langsung ke masyarakat tetapi pada intervensi penguatan sistem manajemen program.

B. PENENTUAN PRIORITAS PADA BEBERAPA OPSI KEBIJAKAN

Keterangan :

PBB = Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Bukti

RBM = Pelaksanaan Sistem Rujukan Berbasis Manual

KIT = Penggunaan Sistem Komunikasi dan Informatika

Sumber : kombinasi variabel *) pemetaan intervensi dan **) Kerangka Kerja Bottleneck (Unicef, World Bank et al)

          Tabel penentuan prioritas menunjukkan bahwa dengan beberapa kombinasi variabel dan indikator penentu kebijakan terpilih yang dinilai dengan skala likert = (1) tidak baik, (2) kurang baik, (3) cukup baik, (4) baik dan (5) sangat baik maka didapatkan nilai terbesar pada kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Bukti (PBB). Oleh karena itu, kebijakan sektor KIA yang terpilih adalah PBB. Setelah membahas mengenai siklus kebijakan dan penentuan prioritas kebijakan, maka adapun analisis aktor selaku stakeholder kebijakan terpilih akan dibahas pada bahasan berikutnya.

C. ANALISIS STATUS AKTOR/ STAKEHOLDER PADA KEBIJAKAN TERPILIH

         Tabel analisis status aktor/ stakeholder terhadap kebijakan PBB sebagai kebijakan terpilih melibatkan para pelaku dan pemangku kepentingan yang dinilai dengan skala likert = (1) sangat kontra, (2) kontra, (3) netral, (4) pro dan (5) sangat pro. Hampir seluruh stakeholder sama-sama mempunyai kecenderungan untuk menjadi pro dan kontra terhadap kebijakan PBB. Berdasarkan akumulasi skor maka didapatkan nilai terbesar aktor pada status “pro kebijakan”. Oleh karena itu, pada umumnya stakeholder sangat mendukung kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Bukti (PBB) pada sektor KIA.

Aktor, Konten, dan Konteks Kebijakan

          Content analisis kebijakan PBB meliputi identifikasi masalah sampai kebijakan KIA seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun implementasi (proses) model ini melalui kegiatan : (1) mendukung pimpinan Dinkes kab/ kota mampu menyusun perencanaan dan penganggaran berbasis bukti; (2) menggunakan data spesifik daerah sebagai dasar dalam menyusun rencana strategis program KIA, khususnya Renstra Kesehatan daerah secara menyeluruh dan terintegrasi; (3) menyediakan bukti nyata tentang besaran jumlah dana yang efisien untuk bernegosiasi dengan legislatif. Aktor yang terlibat diantaranya Dinkes/ Pemda, PPK, fasilitator PBB, dll. Konteks leadership of policy makers menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan selain upaya advokasi dalam model ini.

selengkapnya silahkan