Sabtu, 30 November 2013

PAULINA

NAMA       :      PAULINA
NIM           :     13/354388/PKU/13904
MINAT         :     KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN MANAJEMEN ASURANSI KESEHATAN (KP-MAK)



TUGAS 1
SIKLUS RATIONAL PROBLEM SOLVING PRAKTIK APOTEK PANEL






TUGAS 2

ANALISIS PRIORITAS 


Berdasarkan hasil analisis prioritas making di atas maka dapat dismpulkan kebijakan yang paling tepat untuk memberantas praktik Apotek Panel adalah Pemberlakuan sanksi bagi orang yang tidak berhak melakukan dispensing.



TUGAS 3
ANALISIS STAKE HOLDER


Dari tabel 1 dan 2 di atas dapat diketahui mengapa Praktik Apotik Panel masih terus berlangsung. Pada  tabel 1 terlihat bahwa dari total 11 stakeholder yang terlibat hanya 3 stakeholder yang kontra terhadap praktik tersebut dan setelah dilakukan pembelian score pada tabel 2 terlihat bahwa stakeholder yang Pro memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan stakeholder yang kontra. Harusnya BPOM dan IAI sebagai pengawas mampu memainkan peran yang penting sehingga dapat dilakukkan penindakan yang tegas dan pemberian sanksi sampaidengan pidana pada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik apotek panel. Namun yang terjadi dilapangan selama ini BPOM dan IAI tidak lebih dari sekedar penonton yang tahu tapi tidak melakukan tindakan apapun terhadap praktik apotek panel ini.

Muhammad Habibi : Analisis Kebijakan, Makin Priority, Stake Holder Analize


Universitas Gadjah Mada                                                                  Muhammad Habibi
Pasca Sarjana                                                                                    13/354450/PKU/13925
Ilmu Kesehatan Masyarakat                                                                       KP-MAK


SIKLUS RASIONAL PROBLEM SOLVING
Pada Permasalahan Pasien Miskin (SKTM)
di RSUD Ratu Zalecha Martapura




Keterangan :
Masalah :
Pada saat  Rumah Sakit Umum sebagai fungsi sosial tetap diisyarakatkan untuk tetap melayani masyarakat tidak mampu,  maka diperlukan sebuah kebijakan yang bisa membuat masyarakat miskin yang tidak terdaftar di Jamkesmas dan Jamkesda tetap dapat terlayani di Rumah Sakit

Akar Masalah :
Secara umum akar masalah adalah tingkat kapitasi kepesertaan yang terbatas, tidak mencakup luas semua masyarakat yang tergolong miskin
Dalam Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas maupun Jamkesda, kepesertaan tidak dapat secara otomatis dimasukan. Ada beberapa syarat tertertu seperti kalangan gelandangan, keadaan penyakit-penyakit tertentu dan lain-lain yang hanya dapat secara otomatis dapat dijamin. Masyarakat yang berobat RS seringkali tergolong miskin dan atau sadikin yang ingin mendapatkan bantuan biaya pelayanan seringkali dihadapkan pilihan harus keluar paksa (APS/APK) karena tidak ada biaya.
Salah satu fungsi sosial RSU yang diamanatkan melayani masyarakat miskin diharuskan tetap membantu masyarakat tersebut dengan tetap berpedoman kepada aturan keuangan yang bisa dipertanggung jawabkan
Kebijakan :
Beberapa opsi kebijakan yang diajukan adalah tidak diberi jaminan, namun hal ini bertentangan dengan fungsi sosial RS.  Kepada dinas kesehatan di ajukan untuk dimasukan di kepesertaan Jamkesda, namun tidak bisa karena sesuai pedoman pelaksanaan (manlak) bertentangan.
Opsi yang dipilih adalah dibuat peraturan Bupati yang tertuang dalam Perbud no 11 tahun 2011 yang memuat aturan-aturan pokok :
a.     Pasien adalah masyarakat miskin  yang dilegitimasi oleh perangkat desa,   kelurahan dan kecamatan,
b.     Pasien dapat dibantu namun tidak seluruhnya (berupa keringanan),
c.      Sistem dan dana yang digunakan adalah Cost Sharing dari pendapatan RS,
d.     Beberapa kategori penyakit tidak dapat dibantu keringanan



Priority Making :

Kebijakan Pemberian Jaminan Kepada Masyarakat Miskin non Jamkesmas/Jamkesda
Pasien rawat inap di RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA



Pertimbangan-pertimbangan
Bobot
Tidak diberi jaminan
Jamkesda
Jaminan RS (cost sharing)
Skor
Skor X Bobot
Skor
Skor X Bobot
Skor
Skor X Bobot
Need factor







Cakupan pemanfaatan
5
0
0
1
5
0,5
2,5
Kemanusiaan (penderitaan karena sakit)
6
0
0
1
6
1
6








Social cultural aspects







Penerimaan kultural dan sosial
3
0
0
1
3
1
3








Economic considerations







Kehematan dana pemerintah
4
1
4
1
4
1
4
Kehematan biaya si sakit
5
0
0
1
5
0,5
2,5








Competitiveness aspect







Mutu pelayanan
5
1
5
1
5
1
5








Akses Administrasi







Kemudahan kapitasi
5
1
5
0,5
2,5
1
5
Persyaratan admnistrasi
5
1
5
0
0
0,5
2,5
















Skor

4
19
6,5
30,5
6,5
30,5


Keterangan :
Dari skala prioritas nampak bahwa antara jamkesda dan SKTM mempunyai skor yang berimbang.  Dan untuk pada saat ini, pilihan Jaminan SKTM adalah hal paling mungkin dilakukan mengingat kepesertaan Jamkesda yang sesuai SK bupati, dengan revisi minimal persemester.




Pendukung Vs Penantang Kebijakan Jaminan SKTM
KEBIJAKAN PERDA NO 11 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN SKTM DI RS
ANALISIS STAKE HOLDER

Stakeholder
Status
Penjelasan
Pro
Netral
Kontra
Bupati
Netral
Disatu sisi masyarakat bisa terlayani, disisi lain berarti tingkat kemiskinan yang belum teratasi

2

Perangkat pemerintahan camat,lurah, ketua RT
Pro
Bisa membantu masyarakat dengan jalan memberikan rekomendasi dan surat keterangan tidak mampu
3


Masyarakat Miskin
Pro
Mereka akan senang, karena warga yang tercover kepesertaan bisa mempunyai kesempatan mendapat bantuan
3


Masyarakat yang pura-pura miskin
Pro
Mempunyai piihan menarik ketika mereka ingin mengirit biaya
3


Dinas Kesehatan
Pro
Tidak direpotkan dengan urusan klaim peserta non jamkesda
2


Kepala Dinas Kesehatan
Kontra
Mempunyai implikasi buruk terhadap kinerjanya, masyarakat miskin ternyata masih banyak yang tidak tercover jamkesda


3
Rumah Sakit
Netral
Menjalankan fungsi sosialnya sebagai pelayan masyarakat

3

Direktur Rumah Sakit
Netral
Disatu sisi direktur mendukung karena secara tidak langsung mengangkat citra, namun disatu sisi adalah kerugian pihak RS


3
Medis dan Paramedis Fungsional
Kontra
Tidak terlalu suka dengan program ini karena terkadang membuat masyarakat manja berpura pura miskin


3
Bagian Program dan Keuangan RS
Kontra
Secara keuangan RS membuat pengeluaran yang semestinya oleh dinas kesehatan

2

Total


11
7
9

Ket :
Untuk game theory, terlihat lebih total pro lebih banyak dari kontra.