JAMKESDA APARAT DESA

I.          ANALISIS KEBIJAKAN TERPILIH

Penjelasan;

Masalah kesehatan bagi perangkat desa perlu mendapat perhatian serius. Sebab, Aparat desa adalah abdi negara yang memegang fungsi pemerintahan sebagai pelayan masyarakat di garda terdepan. Sangat ironis sekali mereka selalu berusaha memperjuangkan agar seluruh warganya yang status ekonominya tergolong miskin mendapatkan Jamkesda, tapi mereka sendiri tidak mendapatkan Jaminan Kesehatan sehingga timbul Kecemburuan Sosial. Ada beberapa kasus aparat desa beserta keluarganya tidak sanggup mendapatkan pengobatan di puskesmas akhirnya hanya mengandalkan pengobatan tradisional oleh dukun kampung, sehingga tidak sedikit penyakit semakin bertambah parah hal ini disebabkan karena status ekonomi Aparat Desa masih banyak tergolong rentan miskin, penghasilan mereka dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), apabila mereka berobat ke pelayanan kesehatan bisa- bisa mereka jatuh ke golongan miskin akibat pengeluaran untuk biaya pengobatan. Dalam keadaaan mendesak Aparat desa seringkali meminta bantuan dana dari Pemerintah (Bupati) untuk biaya berobat. Karena tidak memiiki Jaminan Kesehatan bantuan diperoleh dari Bagian Kesra Pemda. Hal ini bisa saja menjadi temuan dalam proses pengolahan keuangan daerah.

Melihat keadaan diatas Pemerintah Daerah menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk membuat regulasi kepesertaan Aparat Desa beserta keluarganya mendapat Jamkesda sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tapi hal ini tentunya menimbulkan polemik tersendiri di masyarakat, mengingat banyak diantara Aparat Desa tergolong mampu sehingga semua warga dari kalangan mampu, sama sama ingin memiliki kartu tersebut.

Seringkali warga langsung bereaksi dan menuduh curang. Padahal jika ditelaah lebih jauh, perangkat desa itu merupakan warga juga serta tidak semuanya memiliki ekonomi yang cukup.

II.          PRIORITAS KEBIJAKAN

A.   DEFINISI OPERASIONAL

NO	KOMPONEN	DEFINISI OPERASINAL (DO)	BOBOT
1	Ukuran/Besarnya Masalah	Pilihan biasanya terbatas pada persentase dari populasi yang secara langsung terkena dampak bila masalah tersebut tidak diselesaikan.	0 = tidak ada 1 = beberapa 2 = banyak 3 = paling
2	Tingkat Keseriusan Masalah	Faktor yang dapat digunakan adalah: ·      Urgensi: sifat alami dari kedaruratan masalah; kepentingan relatif terhadap masyarakat; akses terkini kepada pelayanan yang diperlukan.	0 = tidak ada 2 = beberapa 4 = lebih (lebih parah, lebih gawat, lebih banyak, dll) 6 = paling
3	Tingkat Efektifitas Intervensi :	Komponen ini harus dianggap sebagai "Seberapa baik masalah ini dapat diselesaikan?" Dapat menggunakan data program kegiatan	0 = tidak ada 1 = beberapa 2 = banyak 3 = paling
4	Consideran Economic	Berapa besar pengeluaran pemerintah daerah terhadap program tersebut?	0 = tidak ada 1 = sedikit 2 = banyak
5	Kewajaran	Apakah masalah tersebut berada pada lingkup dan merupakan program kerja SKPD?	Jika , Ya     = 1 Tidak =0
6	Dapat diterima masyarakat	Program tersebut seberapa besar dapat diterima masyarakat?	Jika Ya     = 1 Tidak =0
7	Legalitas	Apakah ada landasan hukum kebijakan tersebut.	Ya     = 1 Tidak =0

B.   PEMBOBOTAN

KOMPONEN	PRIORITAS MASALAH
	Jamkesda Aparat Desa	Jamkesda (Murni)	Gaji sesuai dengan UMK
Ukuran/Besarnya Dampak Program.	2	1	2
Tingkat Keseriusan Masalah : 1.   Urgensi 2.   Tingkat Keparahan	3	2	2
Tingkat Efektifitas Intervensi ; Jumlah populasi x jumlah intervensi program	2	1	1
Kewajaran	1	0	1
Dapat diterima masyarakat	0	0	1
Legalitas	1	1	1
TOTAL BOBOT	10	5	8

C.   HASIL PEMBOBOTAN

Berdasarkan hasil pembobotan diatas dengan melihat beberapa komponen disimpulkan bahwa Jaminan Kesehatan Daerah Khusus Aparat Desa menjadi prioritas karena dalam program tersebut tidak hanya mengcover aparat desa tapi seluruh anggota keluarganya.

III.          ANALISIS STAKEHOLDER GAME THEORY

Tabel 1: Pendukung versus Penentang Kebijakan

Stakeholder	Status			Penjelasan
	PRO	NETRAL	KONTRA
Bupati		0		Mengikuti peraturan undang- undang
DPRD		0		Karena aparat desa sebagai bagian dari pelaksana tugas pemerintahan di desa
Dinas Kesehatan	3			Mendapat anggaran lebih banyak
LSM			3	Pemiskinan masyarakat yang sebetulnya tidak miskin (aparat desa masuk kategori mampu)
Ketua Adat/ Kepala Suku			2	Kecemburuan Sosial, di masyarakat Kepala Suku/Ketua Adat lebih di hormati dan disegani di banding Kepala Desa
Puskesmas			2	Penyalahgunaan Kartu Jamkesda Aparat Desa dipergunakan oleh kerabatnya diluar  yang ditanggung dan seolah- olah tidak peduli karena merasa berkuasa di desa.
Puskesmas	3			Aparat desa dan keluarganya dapat menikmati layanan kesehatan secara gratis, sehingga tidak mengandalkan pengobatan secara tradisional/dukun kampung.
RSUD	2			Ratio penggunaan RS oleh masyarakat semakin tinggi, penandakan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya mendapat pengobatan ketika sakit
RSUD			2	Menganggap dirinya pejabat seringkali minta didahulukan dan mendapatkan pelayanan lebih
Tenaga Honorer/Kontrak Kesehatan			2	Kecemburuan sosial merasa punya hak yang sama
Kader Kesehatan (Kader Posyandu)			2	Kecemburuan sosial merasa punya hak yang sama
TOTAL	8	0	13