Muhammad Habibi : Analisis Kebijakan, Makin Priority, Stake Holder Analize

Universitas Gadjah Mada                                                                  Muhammad Habibi

Pasca Sarjana                                                                                    13/354450/PKU/13925

Ilmu Kesehatan Masyarakat                                                                       KP-MAK

SIKLUS RASIONAL PROBLEM SOLVING

Pada Permasalahan Pasien Miskin (SKTM)

di RSUD Ratu Zalecha Martapura

Keterangan :

Masalah :

Pada saat  Rumah Sakit Umum sebagai fungsi sosial tetap diisyarakatkan untuk tetap melayani masyarakat tidak mampu,  maka diperlukan sebuah kebijakan yang bisa membuat masyarakat miskin yang tidak terdaftar di Jamkesmas dan Jamkesda tetap dapat terlayani di Rumah Sakit

Akar Masalah :

Secara umum akar masalah adalah tingkat kapitasi kepesertaan yang terbatas, tidak mencakup luas semua masyarakat yang tergolong miskin

Dalam Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas maupun Jamkesda, kepesertaan tidak dapat secara otomatis dimasukan. Ada beberapa syarat tertertu seperti kalangan gelandangan, keadaan penyakit-penyakit tertentu dan lain-lain yang hanya dapat secara otomatis dapat dijamin. Masyarakat yang berobat RS seringkali tergolong miskin dan atau sadikin yang ingin mendapatkan bantuan biaya pelayanan seringkali dihadapkan pilihan harus keluar paksa (APS/APK) karena tidak ada biaya.

Salah satu fungsi sosial RSU yang diamanatkan melayani masyarakat miskin diharuskan tetap membantu masyarakat tersebut dengan tetap berpedoman kepada aturan keuangan yang bisa dipertanggung jawabkan

Kebijakan :

Beberapa opsi kebijakan yang diajukan adalah tidak diberi jaminan, namun hal ini bertentangan dengan fungsi sosial RS.  Kepada dinas kesehatan di ajukan untuk dimasukan di kepesertaan Jamkesda, namun tidak bisa karena sesuai pedoman pelaksanaan (manlak) bertentangan.

Opsi yang dipilih adalah dibuat peraturan Bupati yang tertuang dalam Perbud no 11 tahun 2011 yang memuat aturan-aturan pokok :

a.     Pasien adalah masyarakat miskin  yang dilegitimasi oleh perangkat desa,   kelurahan dan kecamatan,

b.     Pasien dapat dibantu namun tidak seluruhnya (berupa keringanan),

c.      Sistem dan dana yang digunakan adalah Cost Sharing dari pendapatan RS,

d.     Beberapa kategori penyakit tidak dapat dibantu keringanan

Priority Making :

Kebijakan Pemberian Jaminan Kepada Masyarakat Miskin non Jamkesmas/Jamkesda

Pasien rawat inap di RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA

Pertimbangan-pertimbangan	Bobot	Tidak diberi jaminan		Jamkesda		Jaminan RS (cost sharing)
		Skor	Skor X Bobot	Skor	Skor X Bobot	Skor	Skor X Bobot
Need factor
Cakupan pemanfaatan	5	0	0	1	5	0,5	2,5
Kemanusiaan (penderitaan karena sakit)	6	0	0	1	6	1	6
Social cultural aspects
Penerimaan kultural dan sosial	3	0	0	1	3	1	3
Economic considerations
Kehematan dana pemerintah	4	1	4	1	4	1	4
Kehematan biaya si sakit	5	0	0	1	5	0,5	2,5
Competitiveness aspect
Mutu pelayanan	5	1	5	1	5	1	5
Akses Administrasi
Kemudahan kapitasi	5	1	5	0,5	2,5	1	5
Persyaratan admnistrasi	5	1	5	0	0	0,5	2,5
Skor		4	19	6,5	30,5	6,5	30,5

Keterangan :

Dari skala prioritas nampak bahwa antara jamkesda dan SKTM mempunyai skor yang berimbang.  Dan untuk pada saat ini, pilihan Jaminan SKTM adalah hal paling mungkin dilakukan mengingat kepesertaan Jamkesda yang sesuai SK bupati, dengan revisi minimal persemester.

Pendukung Vs Penantang Kebijakan Jaminan SKTM

KEBIJAKAN PERDA NO 11 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN SKTM DI RS

ANALISIS STAKE HOLDER

Stakeholder	Status	Penjelasan	Pro	Netral	Kontra
Bupati	Netral	Disatu sisi masyarakat bisa terlayani, disisi lain berarti tingkat kemiskinan yang belum teratasi		2
Perangkat pemerintahan camat,lurah, ketua RT	Pro	Bisa membantu masyarakat dengan jalan memberikan rekomendasi dan surat keterangan tidak mampu	3
Masyarakat Miskin	Pro	Mereka akan senang, karena warga yang tercover kepesertaan bisa mempunyai kesempatan mendapat bantuan	3
Masyarakat yang pura-pura miskin	Pro	Mempunyai piihan menarik ketika mereka ingin mengirit biaya	3
Dinas Kesehatan	Pro	Tidak direpotkan dengan urusan klaim peserta non jamkesda	2
Kepala Dinas Kesehatan	Kontra	Mempunyai implikasi buruk terhadap kinerjanya, masyarakat miskin ternyata masih banyak yang tidak tercover jamkesda			3
Rumah Sakit	Netral	Menjalankan fungsi sosialnya sebagai pelayan masyarakat		3
Direktur Rumah Sakit	Netral	Disatu sisi direktur mendukung karena secara tidak langsung mengangkat citra, namun disatu sisi adalah kerugian pihak RS			3
Medis dan Paramedis Fungsional	Kontra	Tidak terlalu suka dengan program ini karena terkadang membuat masyarakat manja berpura pura miskin			3
Bagian Program dan Keuangan RS	Kontra	Secara keuangan RS membuat pengeluaran yang semestinya oleh dinas kesehatan		2
Total			11	7	9

Ket :

Untuk game theory, terlihat lebih total pro lebih banyak dari kontra.